A Secret Weapon For reformasi intelijen
A Secret Weapon For reformasi intelijen
Blog Article
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
The article will reply to problems around the backflow of democracy With all the total control of the president around BIN. The sights expressed Here i will discuss purely individual and so are not related to the thoughts or attitudes of any govt agencies.[4]
Jika Intelijen Negara mengetahui informasi tentang seseorang atau kelompok yang mengancam negara maka sebaiknya berkoordinasi dengan penegak hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
Indonesia have to do a thing to assist Palestine against the brazen point out, Israel. It's not necessarily adequate via political gimmick
BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.
Aspek penting dalam reformasi intelijen adalah rekrutmen dan penempatan personel. Proses seleksi harus dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik. Kultur intelijen yang lebih tertutup perlu diperkuat agar intelijen lebih profesional dan independen.
Paradigma Intelijen yang mendarah daging sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar harus segera diubah. Intelijen harus menggambarkan kecerdasan yang mampu memberikan peringatan dan deteksi dini terhadap ancaman, Di Sini bukan menggambarkan suatu kekuatan dan kewenangan tidak terbatas sebagai alat penguasa.
Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
check out states this chaos is a strategy of consolidating protection actors to check their place from the eyes on the civilian authorities, and when the civilian government asks for motion from the apparatus, then There exists a negotiation concerning the fat of tension for reform and what ‘may well’ or ‘shouldn't’ be carried out.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh person maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
. What ought to be worrying is not the new guidelines promoted but The present absence of norms of democratic oversight above intelligence.
These types of situations maximize the eye that the posture of current intelligence establishments and functions won't be achievable if we make reference towards the organizational realities and existing lawful foundation considering the fact that These are an item within your authoritarian politics in the Orde Baru